Papua barat daya- Journallpapua.com. Aktivis Masyarakat adat Ferry Onim menilai Bahwa Tubuh UU Otsus sendiri Belum mampu untuk menjdi Pagar yang kuat untuk mempertahankan Hak Hidup Masyarakat adat Papua seperti tanah adat saat ini menjadi persoalan besar di era Otonomi khusus Papua. Lex Spesialis ini sangat tidak kuat buat melindungi Masyarakat adat di seluruh wilayah adat Tanah Papua.
"Contoh Kasus saat ini di merauke Masyarakat adat terancam di tengah tengah UU Otsus. Di biak masyarakat adat terancam di tengah tengah UU Otsus, di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan. belum lagi masalah Ilegal login mafia Kayu bebas Begitu saja.
apa lagi bisnis Ilegal lain seperti Togel, BBM. Namun UU Otsus ini hanya menjadi kiasan di Publik dan di Dunia, agar Negara lain dan Pemerintah daerah lain di luar, tau bahwa Papua itu mendapatkan Otonom kusus. Namun Otonomi Kusus Ini Fungsinya apa? Dan siapa yang sejahtera?
Lex Spesialis itu belum terwujud di atas Tanah Papua. Karena masih ada sekat sekat. Regulasi belum Terwujud secara Benar, namun di.dalam UU Otsus itu Papua dan Papua Saling mendiskriminasi sendiri dari 7 Wilayah di Atas Tanah Papua. Ucap onim
DAP sengaja di beca bela menjadi dua. Dan barisan Merah Putih mulai masuk lagi perkuatan ruang dimana UU Otsus secara leluasa Mengatur dirinya sendiri. setelah Ada LMA barisan Merah Putih. yang menjadi suatu masalah. Rekomendasi LMA barisan Merah Putih itu secara tidak langsung mengambil posisi sebagai LMA yang tumbuh Murni dari Masyarakat adat.
Maka LMA Murni dari Masyarakat adat Hilang Semua dari Fungsi di erah Otsus ini. dan yang mengambil Alhi Ruang Otsus itu adalah LMA barisan Merah Putih. oleh sebab itu lahirnya Otsus ini Bukan dari LMA barisan Merah Putih. Otsus Lahir Karena Manusia Papua tersebut Mati, hal ini Menjadi Catatan Penting untuk kita semua sebagai OAP.
Dan hingga saat ini masih ada Konflik di atas tanah Papua di Era Otonomi khusus Papua saat ini. belum lagi masalah keuangan Yang bersumber dari dana Otsus manfaat untuk Masyarakat hanya dapat Sisa namun yang Menikmati Full bukan Masyarakat. Orang Papua," Jelas Onim
Dan masih banyak kita melihat orang Papua Hidupnya Miskin di Erah OTSUS. Ironisnya yang di Istimewakan bukan manusia tetapi Bangunannya yang menjadi ruang Korupsi bagi para elit pejabat Politik yang hanya memperkaya diri sendiri
Maka seharusnya orang - orang yang masuk duduk di MRP harus mempunyai skill dan punya kemampuan yang benar. dan juga DPRK jalur pengkatam Otsus harus punya kemampuan yang lelas agar dapat memahami tujuan dari Otusus ini untuk dapat di Implementasikan. namun kalau tidak lebi baik bubarkan saja.
Dan kita bisa lihat suara Senator saat ini untuk Bubarkan MRP, kenapa MRP takut karena Dirinya akan merasa kehilangan jam makan pagi, siang dan Malam, bagaimana masyarakat adat saat ini sedang Terancam apa tindakan MRP?
Belum lagi masalah kesehatan dan Pendidikan untuk di atas dengan fungsi Kontrol MRP, Kalo hal ini tidak kuat maka bubarkan saja lembaga yang hanya menghabiskan uang hasil musyawarah sipil,
Hal demikian kepentingan Pehabat untuk Otsus tersebut hanya di foya foyakan serta memperkaya diri sendiri dampaknya Orang Papua terancam karena Otsus.
Perlu diketahui 1. saling menjajah dari Wilayah adat. 2. Hak Politik DPRK dan MRP di Batasi melalui wilayah adat. Ini namanya Papua dan Papua Saling Mendiskriminasi Papua.Kata Onim kepada Wartawan kamis 12 Maret 2026
3. masyarakat adat masih terancam di seluruh Tanah Papua, karena Otsus tidak mampu menjdi pagar dan mempertahankan Hak hidup masyarakat. UU sektoral dan pertahanan masih menguasai oleh Otsus.
4. Organisasi lembaga lain mengambil Hak murni sebagai lembaga masyarakat. tetapi tidak mempunyai kesempatan yang bersifat manusiawi untuk mempertahankan Hak adat
5. DAP di lema dan di pecahkan jadi dua untuk saling beradu.
6. Lex Spesialis. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota Harus Orang Asli Papua. Itu baru bisa Mencap Yang namanya Lex Spesialis. Hal tersbeut kalau tidak di iakan ini akan menjadi hampa dan tidak ada arti apa apa.
7. sekian triliun dana otsus turun tidak perna di evaluasi dan tersentuh kepada masyarakat Orang Asli Papua (AOP) untuk kepentingan sumberdaya dan kesejahteraan.
8. apa yang di Banggun yang bersumber dari dana Otsus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat adat dan itu terbukti.
9. Kalo hal ini tidak menjadi manfaat untuk kepentingan masyarakat adat. Maka di Pantas MRP Di Bubarkan.
Sebagai Aktivis Masyarakat adat murni Papua mendukung Senator PFM buatkan MRP DPR pengamatan Otsus dan Kembalikan Fiskal Papua lebih terbaik dari pada ada Otsus namun semua tidak verarti apa apa untuk Tanah dan Manusia Papua yang lemah. "Tutup ferry onim
