Keterangan Foto : Syarif Nari, anggota DPRK Kota Sorong (tim Sapa Papua)
JOURNAL PAPUA, KOTA SORONG – Ketua Exco Partai Buruh Kota Sorong, Syarif Nari, memaparkan hasil keputusan strategis dari Kongres V Partai Buruh yang baru saja usai digelar di Jakarta.
Dalam keterangan ketika tampil dalam podcast Sapa Papua, Rabu 28 Januari 2026, ia menegaskan posisi tegas partai terhadap isu demokrasi, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
Poin paling krusial yang disampaikan Syarif Nari adalah penolakan mutlak Partai Buruh terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, hak kedaulatan rakyat tidak boleh direduksi oleh kepentingan segelintir elite politik di parlemen.
"Hasil Kongres VI sangat jelas: Kami menolak Pilkada dipilih oleh DPRD. Rakyat harus memilih langsung pemimpinnya. Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur bagi demokrasi kita," ujar Syarif yang juga adalah anggota DPR Kota Sorong itu.
Untuk alasan berbagai pihak bahwa Pilkada langsung rentan terhadap praktik politik transaksional, Syarif Nari justru melihat, penyebabnya adalah karena lemahnya sistem pengawasan dari lembaga yang ditunjuk negara untuk mengawasi Pemilu.
"Jika Bawaslu melakukan pengawasan sesuai aturan dan kewenangan yang diberikan itu dijalankan dengan benar, maka kami pikir tidak akan ada yang berani melakukan money politic atau politik uang di setiap pesta demokrasi," tegas pria yang mengawali karir politiknya ketika ikut Pileg 2004 silam.
Oleh sebab itu, politikus yang konsen mengadvokasi pedagang kecil dan pedagang kaki lima ini menambahkan, jika memilih kepala daerah lewat mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD, justru jauh lebih berisiko tinggi akan terjadi politik transaksional.
"Bayangkan saja jika Pilkada dilakukan anggota DPRD. Satu suara anggota dewan itu akan sangat mahal harganya, apalagi jika dia menjadi suara penentu kemenangan salah satu calon kepala daerah. Jadi sangt jelas alasan Partai Buruh menolak ini, resikonya kau lebih besar, bahkan tanpa pengawasan publik dan dilakukan di dalam ruang ruang tertutup," ungkapnya.
Syarif Nari menambahkan bahwa hasil kongres ini akan segera disosialisasikan ke seluruh kader di Kota Sorong. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pengurus untuk merapatkan barisan dan menjadi wadah bagi aspirasi buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UKM.
"Kami akan membawa semangat Kongres VI ini ke akar rumput. Partai Buruh adalah partai kelas pekerja, dan kami tidak akan membiarkan hak-hak demokrasi rakyat dikebiri oleh sistem yang menutup ruang partisipasi publik," tutupnya.
Penulis : Ferry Onim
Editor : Jemmy Ishak
