Sorong Selatan- Journalpapua.com.Dana Kampung Tahun 2025 Nihil tidak ada Pembangunan sesuai Program Musyawarah Kampung ( MUSKAM) tahun 2025 sehingga patut di Pertanyakan Anggaran Tersebut di kemanakan,
Demikian Terkait Hal Tersebut Ketua Lembaga investigasi Negara ( LIN) Papua Barat Daya Jackson Sambow saat ini Angkat Bicara, temuan di lapangan Ada Tiga Orang Oknum Kepala kampung membenarkan Terkait rekomendasi pencairan Dana Kampung,
kami melihat ada Intelektual, serta diduga ada Pembiaran dari Tipikor Sorong Selatan, Terkait Pemotongan dana Kampung Dan Kerja Sama Antara Para Kepala Kampung dan Para Pihak Bank Saat Pemotongan Dana Kampung
"Setiap Kali Pencarian Dana Kampung Diduga Ada potongan atau pembayaran 5 Juta rupiah Di setiap Satu kampung Yang Cair, Ucap Jackson kamis 15 Januari 2026 bertempat di caffe Bintang.
Dan ada Potongan dana 100 Persen setiap pencarian, dari Tengkulak - tengkulak Sorong Selatan, makanya Program Musyawarah kampung (Muskam) berujung Konflik atau rusuh antara Masyarakat dan kepala Kampung, "Ungkap Jackson lelaki Berdara Minahasa Dan Juga Ketua Pemuda Sulawesi Utara Papua Barat Daya.
Jackson Menerangkan Lebih dalam, Pertanyaan Siapa Pembuat Komitmen atau perjanjian Pemotongan dana Kampung 100 persen, yang diduga dilakukan oleh tengkulak tengkulak Sorong selatan, sembari" bahwa Dinas Terkait pemberdayaan kampung tersebut patut Di telusuri, sebagai Fungsi Kontrol Dari Infestorat jangan diam dan bumkam, seakan Akan - hilang fungsi kontrol.
Laporan masyarakat terhadap dana Kampung saat ini menjadi marak di kabupaten Sorong Selatan," Tegas Jackson,
Jackson Berharap Kejaksaan dan KPK RI serta Presiden Republik Indonesia dapat Menyikapi Persolan Jaringan Korupsi yang di Biarakan dan dipelihara di kabupaten Sorong selatan, Sejak bergulirnya kebijakan Presiden RI Tetang Dana Kampung yang di Luncurkan Melalui APBN dan APBD,vserya dan Otsus yang diperuntukkan untuk Dana Kampung.
Sorong Selatan, Ketika tidak di sikapi serius masalah dana kampung, maka yang Korban adalah Masyarakat kecil, dan yang sejahtera adalah okum okum penguasa yang Terjaring dalam kelompok korupsi,"Pungaks Jackson
Maka Kejaksaan Negri Sorong dan Kejaksaan Tinggi Manokwari, ketika tidak menyikapi Hal demikiam, harapan Ini di kami akan Bawa Ke Kejaksaan Agung RI dan Presiden RI agar ada Tindakan, Untuk Slamatkan Masyarakat dari Kejahatan Korupsi, yang sudah Menjdi Budaya di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Tegas Jackson.
(Ferdinam Onim)
Sorong 14 Januari 2026
